Semarang, siarnusantara.co.id/ – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengingatkan para pemimpin agar selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).
Dalam tausiah menjelang azan Magrib, Menteri Nusron menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan prasangka ataupun perasaan semata.
“Ketika kita diberi amanah memimpin, hal paling mendasar yang harus dijaga adalah keadilan. Keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh prasangka ataupun perasaan,” ujar Nusron.
Ia menilai, masih ada pejabat yang keliru dalam menentukan kebijakan karena terlalu dipengaruhi kedekatan emosional. Kedekatan tersebut bisa muncul dari kesamaan latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu objektivitas dalam memimpin.
Karena itu, Nusron mengingatkan agar para pemimpin mampu menjaga profesionalitas dan tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Menurutnya, sikap kehati-hatian merupakan salah satu wujud dari penerapan prinsip keadilan.
Selain itu, ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Seorang pemimpin, kata Nusron, wajib memastikan setiap kebijakan tidak menambah beban masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan bahwa kebijakan yang baik harus dirancang secara aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Daerah harus mampu mengembangkan potensi khasnya sehingga dari hulu sampai hilir memiliki kemandirian. Dengan begitu, otonomi daerah dapat menjadi kekuatan bagi bangsa,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi dan buka puasa tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam bersama mitra kerja Komisi II DPR RI di wilayah tersebut.
Dalam acara itu, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto. (red/foto:ist)
