Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan fondasi penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan efisiensi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang menjadi acuan teknis dalam merancang program dan kegiatan ke depan. Penyusunan ini dilakukan di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, setiap perencanaan harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, kita dituntut efisien, tetapi tetap memberikan output yang besar. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan KRO dan RO tahun 2027 secara daring, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus utama pada penyusunan perencanaan yang terukur, sistematis, dan selaras dengan target kinerja kementerian. Dalu juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara perencanaan di atas kertas dan implementasi di lapangan.
Ia menekankan bahwa setiap usulan program harus memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi substansi maupun struktur perencanaan. Selain itu, keseimbangan antara alokasi anggaran dan capaian fisik menjadi perhatian utama agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.
“Banyak yang sudah out of date, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Pembahasan ini berpotensi mengubah struktur yang selama ini digunakan,” jelasnya.
Ia optimistis, pembaruan tersebut akan menghasilkan sistem penganggaran yang lebih rinci, adaptif, dan minim keraguan dalam implementasinya pada tahun 2027 mendatang.
Dengan langkah ini, ATR/BPN berharap mampu menghadirkan perencanaan anggaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red/foto:ist)
