Gubernur Agustiar Sabran saat menghadiri Rapat Pimpinan Kepolisian RI Tingkat Polda Kalteng. (Foto : Ist)
Palangka Raya, siarnusantara.co.id/ – Gubernur Agustiar Sabran menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian RI Tingkat Polda Kalteng yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Rapim ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2026 lalu.
Kehadiran Gubernur pada rapim ini juga sebagai salah satu narasumber dalam diskusi yang dihadiri oleh para Kapolres, Kapolsek seluruh Kalteng dan Pejabat Utama Polda sebagai ujung tombak Polri di Kalteng. Selain Gubernur, hadir pula narasumber Kabinda Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Kalteng dan pejabat di lingkup Polda Kalteng.
“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polda Kalteng,” ucap Gubernur.
Ia menjelaskan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang signifikan. APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebesar Rp 5,4 Triliun, turun cukup besar dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 Triliun.
“Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” imbuhnya.
Dalam kondisi fiskal terbatas seperti ini, Gubernur menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi semakin penting.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, efisiensi anggaran tidak akan menghasilkan manfaat maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Polda Kalteng memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah.
Gubernur mengajak seluruh jajaran Polda Kalteng untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, Polda Kalteng diharapkan dapat melakukan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
“Kami juga ingin agar semua jajaran Polda Kalteng menghindari penyalahgunaan kewenangan dan mengedepankan pendekatan humanis dan restorative justice dalam penegakan hukum, namun tetap tegas terhadap kejahatan,” tandasnya.
Dengan rapim ini, semoga kolaborasi antara pemerintah dan pihak kepolisian di Kalimantan Tengah dapat terus terjalin demi menciptakan daerah yang aman dan kondusif. (Red)
