Nasional

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Tradisi mudik Lebaran tak hanya menjadi momen berkumpul bersama keluarga, tetapi juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk menengok aset tanah di kampung halaman. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan kanal pengaduan terintegrasi guna mempermudah pelaporan berbagai persoalan pertanahan. Melalui layanan ini, masyarakat tidak perlu menunggu libur panjang usai untuk menyampaikan kendala. Beragam aduan kini dapat dilaporkan secara cepat dan langsung terhubung dengan unit teknis yang berwenang. Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa sistem pengaduan yang tersedia dirancang untuk memangkas alur birokrasi, sehingga laporan masyarakat dapat segera ditindak...

Semarang, siarnusantara.co.id/ – Meski libur panjang Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idulfitri 1447 H, masyarakat Jawa Tengah tetap bisa mengurus dokumen pertanahan. Seluruh Kantor Pertanahan di provinsi ini akan membuka pelayanan terbatas pada beberapa hari libur nasional dan cuti bersama. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Muchamad Mastur, menyatakan bahwa 35 Kantor Pertanahan siap melayani masyarakat selama periode libur tersebut. “Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan utama mudik. Kami buka layanan agar perantau yang pulang kampung bisa sekaligus menyelesaikan urusan tanahnya tanpa harus menunggu libur selesai,” ujar Muchamad Mastur, Selasa (17/3/2026). Layanan yang tersedia meliputi: Informasi dan konsultasi pertanahan Penerimaan berkas (tanpa kuasa) Pengambil...

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi hal penting bagi masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui sertipikat tanah yang diterbitkan setelah proses pendaftaran resmi. Di Indonesia, terdapat beragam jenis sertipikat tanah yang masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, serta jangka waktu berbeda. Ketentuan mengenai hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Melalui aturan ini, setiap bidang tanah yang telah terdaftar akan memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertipikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Secara umum, terdapat tujuh jenis sertipikat tanah yang dikenal di Indonesia. Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan jenis ha...

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Meskipun memasuki periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Idulfitri 1447 Hijriah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di berbagai daerah akan membuka layanan terbatas agar kebutuhan masyarakat terkait urusan pertanahan tetap dapat terlayani. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan kementerian untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, khususnya selama periode libur panjang. Menurutnya, kantor pertanahan yang menjalankan program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) tetap diminta membuka layanan terb...

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) muda di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan kreativitas dan inovasinya melalui ajang Kompetisi Karya Inovasi Terapan yang Andal (KRISTAL) 2026. Kompetisi yang telah digelar sejak Desember 2025 ini menjadi ruang bagi generasi muda birokrat untuk menghadirkan solusi baru dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. Salah satu peserta yang berhasil mencuri perhatian adalah Ruwanda Destory Bintoro dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia berhasil meraih juara pertama berkat inovasi bertajuk Sistem Ruang Maslahat, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta pemanfaatan ruang secara lebih tertib dan berkelanjut...

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Pemerintah pusat terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional dengan merencanakan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini dinilai cukup tinggi. Rencana tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi lanjutan Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (12/03/2026). Dalam kesempatan tersebut, Nusron menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penetapan peta delineasi atau batas wilayah sawah yang akan dilindungi dapat rampung ...

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali memperkuat kualitas pelayanan publik dengan melantik ratusan pejabat baru di lingkungan kementerian. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/03/2026). Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan teknis pertanahan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kualitas layanan pertanahan sangat bergantung pada profesionalitas serta integritas para pejabat yang berada di lini teknis. “Bapak dan...

Jakarta, siarnusantara.co.id/ – Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penyelarasan data lintas direktorat jenderal menjelang rencana penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta seluruh jajaran memastikan kesiapan data secara komprehensif sebelum pembahasan dilanjutkan ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan. “Pada 12 Maret nanti kita akan menggelar Rakortas dengan Kemenko Pangan terkait penetapan LSD di 12 provinsi. Karena itu, seluruh data dan kajian harus dipersiapkan secara matang...

Bali, siarnusantara.co.id/ – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan yang tengah dilakukan pemerintah bukan sekadar mengubah dokumen fisik menjadi bentuk digital. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional di Universitas Udayana, Senin (09/03/2026). Dalam kegiatan yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Udayana tersebut, Ossy menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor pertanahan mencakup perubahan menyeluruh pada sistem kerja dan tata kelola pelayanan. “Digitalisasi bukan hanya memindahkan dokumen dari kertas ke format digital, tetapi juga menyangkut perubahan cara kerja, proses bisnis, serta budaya organisasi di lingku...